Defisit BPJS, Tanggungjawab Siapa?

Bismillahirrohmanirrohiim, 

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menanggung kerugian sejak awal berdiri tahun 2014 dan terus merugi sampai saat ini. Berita ini dilansir dari Media online arus utama. Tahun ini diberitakan kerugian itu mencapai angka 10 trilliun atau bahkan lebih. 

Mengenaskan, karena badan penyelenggara jaminan sosial terutama kesehatan menjadi harapan masyarakat dalam penjaminan kesehatan. Kerugian yang dialami oleh BPJS tentu akan menurunkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.



Dalam berbagai pembahasan, diulas bahwa penyebab defisit BPJS. diantaranya adalah karena besaran iuran premi dari peserta terlalu rendah. Penyebab lain adalah karena besarnya tunggakan iuran dari peserta. 

Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti penyebab yang kedua yaitu besarnya tunggakan iuran peserta. Mengapa banyak peserta yang menangguhkan pembayaran iuran BPJS? Karena  banyak   peserta BPJS yang tidak paham dengan BPJS. Di masyarakat pedesaan, tahunya BPJS adalah bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin untuk menanggung biaya masalah kesehatan mereka. Mereka tidak tahu bedanya peserta bantuan iuran dan peserta mandiri. Selain itu, masyarakat sebagai peserta BPJS masih belum terbiasa dengan iuran rutin secara mandiri. Padahal ini sangat penting dalam pendanaan BPJS. 

Masyarakat desa, membayar PBB saja menunggu petugas desa menagihnya. Bila petugas tidak datang, ya mereka tidak membayar. Bukan karena mereka tidak punya uang untuk membayarnya, tetapi karena mereka menganggap pembayaran iuran itu urusan petugas. 

Selain itu sistim dan mekanisme pembayaran juga kurang dipahami masyarakat. Bagi masyarakat desa peserta BPJS,  sistim pembayaran online yang sebetulnya bertujuan memudahkan mereka tidak familiar. Mereka justru menganggapnya merepotkan. Minimnya pemahaman masyarakat   inilah yang menjadi PR BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.  

Langkah yang bisa ditempuh diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang manfaat BPJS bagi penjaminan kesehatan mereka, apakah status kepesertaan mereka, berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan dan jenis pembayaran yang dipilih. Selain itu, mungkin perlu dipikirkan untuk pengadaan tenaga pembantu pembayaran BPJS. Pengadaan tenaga ini dapat dilakukan dengan memberdayakan ASN pemerintah daerah di bawah pengawasan BPJS. 

#ODOPbatch6
#nonfiksi